POLEMIK PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Paska terbitnya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Authors

  • Maulida Illiyani LIPI

DOI:

https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106

Keywords:

Special Region of Yogyakarta, Sultan Ground, Pakualaman Ground, Land Rights.

Abstract

The long history, strong culture and services of the Sultanate in the independence process are the main reasons why Yogyakarta is designated as a special region. There are five things regulated in the Privileges Law, one of which is land. The thing that is then interesting to study is how actually land arrangements in DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) are. This paper was written using two sources, namely interviews and literature studies. Normatively, land regulation in DIY was derived in Perdais No.2 / 2017. With the sultan's big ambition to put in order and carry out a re-inventory which was claimed based on the Dutch heritage map. There are 13,226 lands in Sultan Ground and Pakualaman Ground which are targeted to be completed in the inventory by 2024. In contrast to other regions, there are three land regulatory agencies in Yogyakarta. Department of Land and City Spatial Planning, Panitikismo, and the National Land Agency. There have been several land conflicts in the implementation of the Sultanate Land control policy. Village land claims are part of the sultanate land. Eviction of traders in order to control the Sultan ground and non-native Chinese citizens are not allowed to own land in Yogyakarta. Based on the explanation above, the privileges of land management in fact still cause conflicts with the community and even the village government. So, this paper is interesting to discuss, because it raises a discourse that is included in the sacred realm of an established authority in Yogyakarta.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka:

Alfi, kamil Arifin. 2014. Gegar keistimewaan Jogja. Yogyakarta: Ladang kata Press.

Dinas Kebudayaan DIY, Ensiklopedi Yogyakarta. Yogyakarta: 2010.

Center for Critical Social Studies. (2002). Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta.

Dwiyansany, Shenita dan Lita Tyesta. (2019) Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.1 No.2 Tahun 2019.

Ni’matul Huda. (2000). Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum No.13 Vol.7 April 2000, hlm 90-106

Stavenhagen, Rodolfo. (2013). The Emergence of Indigenous Peoples. Berlin: Springer

Sugiarto. (2016). Quo Vadis Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kerta Patrika Vol.38 No.1 januari-April 2016.

Yudoyono, Bambang. (2017). Jogja Memang Istimewa. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.

Widodo, Muhammad F S, Riana Susmayanti, dan Arif Zainudin. (2014) Ratio Legis pembentukan daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Website

Imam. (2017). Polemik Sultan Ground Milik Siapa. diunduh dari https://www.suarakpk.com/2017/04/polemik-sultan-ground-milik-siapa-terus.html (pada tanggal 30 Agustus 2017)

Rusqiyati, Eka A. (2017). Bidang Tanah SG Terdaftar Hingga 2017. Diunduh dari http://jogja.antaranews.com/berita/346131/172-bidang-tanah-sg-terdaftar-hingga-2017 (pada tanggal 30 Agustus 2017)

Saat Instruksi 1975 Digugat, Pilihannya Tinggal atau Diusir? diunduh dari https://www.siagaindonesia.com/178102/saat-instruksi-1975-digugat-pilihannya-tinggal-atau-diusir.html ( pada tanggal 10 oktober 2018)

Redaksi bbc. (2018). Larangan warga keturunan memiliki tanah' di Yogyakarta: penggugat diancam akan diusir dari Yogyakarta. Diunduh dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43249299 (pada tanggal 10 Oktober 2018)

Yuwono, Markus. Mengapa warga non pribumi tidak boleh punya tanah di jogja. diunduh dari https://yogyakarta.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all

Kusumasari, Diana. Masalah hak wni keturunan tionghoa untuk memiliki tanah di Yogyakarta.diunduh dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa0a5a5e0f60/masalah-hak-wni-keturunan-tionghoa-untuk-memiliki-tanah-di-yogyakarta (pada tanggal 10 Oktober 2018).

Hanafi, Ristu. Penjelasan Gamblang Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Miliki Tanah di DIY. Diunduh dari https://news.detik.com/berita/3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy (pada tanggal 10 Oktober 2018).

Published

2020-12-30

Issue

Vol. 22 No. 3 (2020)

Section

ARTICLES

Copyright (c) 1970 Maulida Illiyani

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. The copyright for articles in this journal is retained by the authors.
  2. Authors grant to the journal first publication rights and the right to distribute the article, including the journal's web site, online data bases and other similar forms.
  3. Authors agree to license their work according to Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
  4. Articles published in JMB are free to use for non-commercial uses as long as the authors and the journal are attributed properly and the new creations are licensed under the indentical terms (license Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
  5. Authors retain the right to reproduce and distribute their articles in any format, without prior authorization, with the proper acknowledgment to the first publication.
  6. If the article contains copyright material owned by others, authors should obtain written permission from the copyright owner/s in order to reuse the material. Appropriate acknowledgment should be included.
  7. Authors are encouraged to post their article online (in institutional repositories, personal websites etc). Any such posting must include a reference and a link to the journal's website.

Penulis yang menerbitkan pada jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

  1. Hak cipta untuk artikel dalam jurnal ini disimpan oleh penulis.
  2. Penulis memberikan kepada jurnal hak publikasi pertama dan hak untuk mendistribusikan artikel, termasuk situs web jurnal, basis data online dan bentuk serupa lainnya.
  3. Penulis setuju untuk melisensikan karya mereka sesuai dengan Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
  4. Artikel yang diterbitkan dalam JMB bebas digunakan untuk penggunaan non-komersial selama penulis dan jurnal dikaitkan dengan benar dan kreasi baru dilisensikan menurut istilah indentis (lisensi Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
  5. Penulis mempertahankan hak untuk mereproduksi dan mendistribusikan artikel mereka dalam format apa pun, tanpa izin sebelumnya, dengan pengakuan yang tepat untuk publikasi pertama.
  6. Jika artikel tersebut berisi materi hak cipta yang dimiliki oleh orang lain, penulis harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik hak cipta untuk menggunakan kembali materi tersebut. Pengakuan yang tepat harus disertakan.
  7. Penulis didorong untuk memposting artikel mereka secara online (dalam repositori institusional, situs web pribadi dll). Setiap posting seperti itu harus menyertakan referensi dan tautan ke situs web jurnal.