<-- "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Analisis Strata Sosial-Ekonomi-Politik Dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PNPM Respek) di Kabupaten Merauke | Yuniarto | Jurnal Masyarakat dan Budaya

Analisis Strata Sosial-Ekonomi-Politik Dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PNPM Respek) di Kabupaten Merauke

Paulus Rudolf Yuniarto

Abstract


Strata (sosial/ekonomi) masyarakat dan hubungan antar strata dalam kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas (Community Driven Development/CDD) seperti contoh dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memberikan pembelajaran penting tentang bagaimana: 1) Menentukan tatacara dan keseimbangan dalam mengambil keputusan publik; 2) Membuat kita awas terhadap ketergantungan, kekuasaan dan sumber-sumber dari kekuasaan; dan 3) Menentukan mudah dan sulitnya proses yang demokratis atau keberpihakan ke bawah. Hasil penelitian pada kelompok masyarakat suku asli Papua di Kabupaten Merauke (Suku Yei dan Suku Marind-anim) memperlihatkan bahwa strata sosial pada lapisan masyarakat paling atas (elit kampung/marga mayoritas/warga yang cakap) sangat mendominasi jalannya program—dari tingkat perencanaan hingga implementasi program—dan menjadi perwakilan harapan-harapan yang muncul dari kelompok lapisan bawah (marga kecil/kelompok perempuan/non elit). Lapisan masyarakat bawah yang (masih) biasa berburu dan meramu dan berorientasi hidup adalah ‘panen setiap hari’ (kemudahan akses makanan dari alam) tidak mudah (tidak rela) ikut berpartisipasi memberikan usulan atau kerja, kecuali di imingi imbalan sejumlah uang. Oleh karenanya lapisan atas yang menjalankan dan menguasai bantuan dana kemudian mengadopsi sistem ‘berbagi uang, berbagi ruang’ dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Di satu sisi, program kegiatan berusaha adil memberikan kemanfaatan pada seluruh masyarakat, di sisi yang lain, bantuan dana dipandang sebagai insentif material kepada masyarakat dan pengurus atas partisipasi yang dilakukannya. Akibat dari keseluruhan proses yang berjalan ini, memunculkan trend alokasi kegiatan dan lokasi pembangunan yang seringkali saling bertabrakan kepentingan, disertai kecenderungan biaya kegiatan yang lebih mahal (korupsi), dan akhirnya mempersulit penguatan proses demokratisasi.

Keywords


partisipasi; lapisan sosial; ekonomi masyarakat; pemberdayaan

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Akatiga. (2011). Laporan Final Evaluasi PNPM Respek: Infrastruktur Pedesaan Dan Kapasitas Kelembagaan. Bandung:

Akatiga (Pusat Analisis Sosial).

Akatiga, (2013). Panduan Lapangan: A Beneficiary Assessment of PNPM/RESPEK in Papua and West Papua: Capturing voices and experiences of program impact and implementation. Bandung: Akatiga (Pusat Analisis Sosial), Tidak di terbitkan.

Beard, V.A., & Dasgupta, A. (2006). Collective Action and Community-Driven Development in Rural and Urban Indonesia. Urban Studies, 43(9), 1-17.

Boelaars, Jan. (1986). Dahulu, Sekarang, Masa Depan. Jakarta: Gramedia.

Conning, Jonathan & Kevane, Michael, (2002). Community-Based Targeting Mechanisms for Social Safety Nets: A Critical Review. World Development, Elsevier, Vol. 30(3), pages 375-394, March.

Dongier, Philip, Julie Van Domelen, Elinor Ostrom, Andrea Ryan, Wendy Wakeman, Anthony Bebbington, Sabina Alkire, Talib Esmail, and Margatet Polski. (2003). Community Driven Development, Chapter 9 in PRSP Sourcebook, Volume 1, The World Bank.

Haryanto. (2005). Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: JIP Fisipol UGM.

Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2008). Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peyon, Ibrahim. (2006). Manusia Papua. Jakarta: Gramedia.

La Pona. (2000). Struktur Sosial Penduduk dan Pembangunan Kependudukan di Tanah Papua. Jayapura: Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih.

Mansuri, Ghazala; Rao, Vijayendra. (2013). Localizing Development: Does Participation Work? Policy Research Report. Washington, DC: World Bank. Diunduh dari https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11859 License: CC BY 3.0 IGO

Mansoben, J. R. (1994). Sistem Politik Tradisional Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan. Jakarta: LIPI RUN.

Rao, V. & Ibanez, A.M. (2003). The social impact of social funds in Jamaica: A mixed-methods analysis of participation, targeting and collective action in community driven development. Policy Research Working Paper 2970. Washington, D.C.: World Bank.

Syahrir. & Korten, David C. & ASA. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Talalla, R. (1984) Ethnodevelopment and the Orang Asli of Malaysia: a case study of the Betau Settlement for Semai-Senoi. Antipode 16(2), 27–32.

Theressia, Aprillia dkk. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Throsby, David. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.

World Bank. (2010). Village Capacity in Maintaining Infrastructure: Evidence from Rural Indonesia. Jakarta: World Bank




DOI: http://dx.doi.org/10.14203/jmb.v20i3.722

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexed by

Jurnal Masyarakat dan Budaya

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI)
Research Center for Society and Culture - Indonesian Institute of Sciences
Widya Graha Lantai VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No.10 Jakarta Selatan
12710

  • ISSN 1410-4830 (print)
  • e-ISSN 2502-1966 (online)
  • Accreditation : No. 21/E/KPT/2018 (Kemenristekdikti)
  • Creative Commons License
    This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License